“Tingkat toleransi masyarakat Indonesia cukup tinggi, terbukti dari isu Ahmadiyah. Namun mereka mengakui bahwa toleransi dan keberagaman sedang terancam,” ujarnya di Jakarta, Minggu (14/8).

Bonar menambahkan, hasil survei ini menunjukkan 66 tahun merdeka, Indonesia belum bisa lepas dari persoalan sosial dan toleransi. Kata dia, persoalan kesejahteraan rakyat dan kehidupan beragama adalah persoalan utama yang harus segera ditemukan penyelesaiannya. Survei dilakukan pada 10 sampai 25 Juli lalu. Rencananya hasil survey ini akan dipublikasikan besok.

Dinamika masyarakat Jatim yang sangat tinggi itulah yang diprediksi akan menjadi sumber potensi konflik yang membayangi Jatim di sepanjang tahun 2011.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Badrodin Haiti, memprediksi empat potensi konflik di Jatim pada tahun 2011.

“Potensi konflik di Jatim pada tahun 2011 akan berkisar pada masalah politik, ekonomi, sengketa tanah, dan agama,” katanya dalam Analisa dan Evaluasi (Anev) Kamtibmas 2010 di Markas Polda Jatim pada 28 Desember 2010.

Ia mengatakan potensi konflik politik antara lain berkaitan dengan Pilkada Tuban pada Maret 2011, meski pilkada tahun 2011 di Jatim hanya ada dua kali, bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang ada 18 pilkada.

“Potensi konflik politik di Tuban itu diperkirakan akan tinggi, mengingat terjadinya kerusuhan dalam pilkada sebelumnya,” katanya, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti.

Untuk konflik ekonomi, katanya, antara lain dampak pengurangan BBM subsidi untuk mobil pelat hitam terkait gejolak masyarakat dan kemungkinan penyimpangan pengurangan BBM subsidi itu.

“Potensi konflik ekonomi juga akan dipicu UMK di Gresik dan Surabaya yang berbeda, lalu perubahan cuaca yang tidak menentu akan menyebabkan petani gagal panen dan kemiskinan berpotensi naik, sehingga mungkin akan rawan,” katanya.

Mengenai potensi konflik dalam sengketa tanah, Kapolda Jatim yang juga mantan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri itu menegaskan bahwa sengketa tanah yang berpotensi konflik itu terjadi antara masyarakat dan perusahaan.

“Itu mungkin terjadi di Kediri, Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, dan Pasuruan, bahkan konflik tanah di Alastlogo, Pasuruan hingga kini belum ditangani hingga tuntas,” katanya.

Kasus sengketa tanah yang juga berpotensi konflik adalah menyangkut ganti rugi tanah yang terendam luapan lumpur panas di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo.

“Kasus tanah di lumpur Lapindo itu ibarat bara api yang siap membakar, seperti lima warga yang belum dibayar dan melapor kepada Presiden, tentu akan kami selidiki ada-tidaknya unsur pidana di dalamnya,” katanya.

Tentang potensi konflik agama, ia mengatakan hal itu terlihat dari banyaknya aliran baru, adanya kelompok radikal, dan banyaknya pendirian rumah ibadah.

“Potensi terorisme juga ada karena ada DPO teroris asal Jatim yang belum tertangkap, atau narapidana teroris yang sudah dilepas dan masih ada kontak dengan jaringannya,” katanya.

Dialog

Potensi konflik yang diprediksi Kapolda Jatim itu justru dinilai aktivis/pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya akan ada atau terjadi terus menerus dari tahun ke tahun.

“Itu karena negara belum berfungsi, sebab belum ada kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memihak ke rakyat,” kata Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya Saiful Arif di Surabaya (29/12/2010).

Didampingi rekannya Ridjal Alifie SH, M Faiq Assidiqi SH, dan Ansorul Huda SH, ia mengatakan regulasi yang dirancang eksekutif dan legislatif selama ini belum mementingkan rakyat, baik secara politis maupun ekonomis.

“Regulasi yang dirancang selama ini semata-mata untuk kepentingan eksekutif dan legislatif, bukan untuk rakyat, bahkan kebijakan yang terkait untuk rakyat itu hampir tidak ada,” katanya.

Apalagi, katanya, 70 persen lebih kebijakan yang ada selama ini berasal dari inisiatif eksekutif dan bukan inisiatif legislatif, sehingga kebijakan yang ada memihak eksekutif, bukan rakyat.

“Kalau eksekutif dan legislatif tidak memihak rakyat melalui kebijakan yang dirancang, maka hal itu berarti negara belum berfungsi bagi rakyat,” katanya.

Namun, katanya, kenyataan itu juga tidak diprotes rakyat, karena rakyat masih disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga mereka tidak mengetahui atau menyadari hak dan kewajibannya.

“Misalnya, ketika pemerintah mematok anggaran pendidikan 20 persen, maka pemerintah daerah yang tidak melaksanakan tidak diprotes oleh legislatif dan rakyat sendiri,” katanya.

Satu-satunya yang mungkin terlihat adalah fungsi kontrol dari legislatif, tapi fungsi kontrol itu dijalankan DPR/DPRD juga bukan untuk rakyat, melainkan untuk anggaran atau `fee` dari hasil kunjungan kerja atau kritik yang disuarakan.

“Yudikatif juga masih berwajah buram, karena peradilan belum memihak rakyat. Tahun 2010 justru banyak putusan hakim diperdebatkan masyarakat, hakim sering menunda agenda sidang tanpa alasan jelas, hakim tidak menguasai perkara, dan hakim bertemu kuasa hukum untuk main golf atau tenis,” katanya.

Sumber: Antara Jatim

NGAWI-Kasus HIV/Aids di Ngawi kian mengkhawatirkan. Jumlah korban yang terinfeksi HIV itu meningkat hampir100 persen atau dua kali lipat. Jika selama 2010 ditemukan 14 kasus, tahun ini Dinas Kesehatan(Dinkes) setempat mendeteksi sebanyak 27 penderita.
”Seminggu ini ada dua penderita yang dirawat di rumah sakit.Memang peningkatannya signifikan,hampir seratus persen,”ujar Sunaryo,Kasi Penangulangan Penyakit Dinkes Kabupaten Ngawi, kemarin(15/9).

Informasi yang dihimpun Radar Ngawi,dua penderita yang kini dirawat di rumah sakit itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan penderita wanita dari Kecamatan Kedunggalar

Sunaryo mengatakan,dari 27 penderita itu,rata-rata kondisinya sudah mengkhawatirkan,yakni stadium tiga dan empat. ”Bahkan yang stadium lima juga pernah ditemukan,”tambahnya.
Dia menuturkan,penderita HIV/Aids di Ngawi didominasi warga lokal yang merantau ke luar kota atau luar negeri. Yang mengkhawatirkan,saat terjangkit,sebagian tidak menyadarinya dan tetap berhubungan dengan istri atau suaminya. ”Ada yang menyerang golongan bukan risiko tinggi,tapi jumlahnya belum sampai sepuluh persen,”terangnya.

Kasus HIV/Aids,lanjut Sunaryo,merupakan fenomena gunung es. Artinya, angka sebenarnya jauh di atas kasus yang terungkap.”Secara teori,angka riilnya seratus kali lipat,”ungkapnya.
Ditanya upaya pencegahan,Sunaryo mengatakan melalui penyuluhan rutin.Termasuk menumbuhkan kesadaran bagi golongan risiko tingi untuk suka rela melakukan tes voluntary counseling and testing(VCT),sehingga bisa terdeteksi lebih dini.”Selain suka rela ikut test, juga setia kepada pasangan,dan berperilaku hidup sehat,”imbuhnya.(pra/isd)

Sumber: Radar Madiun

dialami oleh lebih dari 700 wanita dan anak-anak. Mereka diperkosa saat Angola mengusir ribuan orang kembali ke Republik Demokratik Kongo dalam dua bulan terakhir.

Seorang wanita meninggal di rumah sakit karena luka yang diderita dalam serangan seksual.

Menurut sebuah kelompok bantuan yang bekerja di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dan seorang pejabat penting PBB membuat seruan yang mendesak penyelidikan atas kasus perkosaan itu.

Diperkirakan, 7.000 orang telah tiba di RD Kongo dalam dua bulan terakhir setelah diusir oleh Angola, yang menuduh mereka merupakan imigran ilegal, menurut hitungan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

“Kelompok-kelompok kemanusiaan melaporkan 6.621 orang di provinsi Kasai Barat dan 322 orang di daerah Tembo di provinsi Bandundu,” menurut pernyataan OCHA.

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat adalah pihak pertama yang memperingatkan PBB mengenai pemerkosaan pada 23 Oktober itu.

Menurut beberapa pekerja bantuan, lebih dari 600 orang di Kasai Barat mengaku mengalami tindak kekerasan seksual. Sebuah kelompok khusus telah mengunjungi wilayah itu pekan ini.

Sebuah badan kemanusiaan yang pergi ke Tembo menemukan bahwa 99 wanita dan 15 pria telah menjadi korban kekerasan seksual.

“Seorang wanita meninggal di rumah sakit karena kekerasan itu,” ujar Francesco Mazzarelli dari kelompok bantuan Italia, GISP, dalam satu pernyataan.

“Tuduhan pada perlakuan kejam itu perlu diselidiki sebagai masalah yang mendesak,” kata Valerie Amos, Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat PBB.

Pada Oktober 2009, kedua negara itu telah mengusir puluhan ribu orang. Banyak dari mereka terdampar di perbatasan tanpa makanan dan perlindungan.